Lampiran 17/pmk.03/2013
TīmeklisNomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal SP2 Perubahan diterbitkan. Nomor (18) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Nomor (19) : … TīmeklisPeraturan Menteri Keuangan PER_MENKEU No 17/PMK.03/2013 Lampiran Revisi Dokumen Riwayat Dokumen Relasi Dokumen of 32 Langganan Info Terbaru Gabung …
Lampiran 17/pmk.03/2013
Did you know?
Tīmeklislampiran iv peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 9/pmk.03/2013 tentang : tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan a. format surat jawaban … http://www.yearbook2024.psg.fr/ggEUH_lampiran-kuesioner-kepatuhan-wajib-pajak-pribadi.pdf
Tīmeklis2013 Judul Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Ditetapkan Tanggal 02 Januari 2013 Diundangkan Tanggal 02 Januari 2013 Berlaku Tanggal 01 Februari 2013 Sumber BN.2013/NO.13,jdih.kemenkeu.go.id : 14 hlm. Tema … Tīmeklis2024. gada 3. janv. · Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.
TīmeklisApprove. Reject. View Details TīmeklisLAMPIRAN I.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ/2014 Tanggal : 7 April 2014 ... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau ... (17) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
Tīmeklis2024. gada 9. apr. · lampiran 4 data penelitian a kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak y total y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 5 5 5 5 4 4 37 ... nomor 17 pmk 03 2013 tentang tata cara pemeriksaan status masih berlaku berkas. 2 lampiran lampiran 1 kuesioner penelitian
Tīmeklis2013. gada 2. janv. · Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, … kpmg st catharinesTīmeklisMitra Pajakku Syarat & Ketentuan Kebijakan Privasi Perjanjian Lisensi. Ikuti Kami. Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501 Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2024 Pajakku distributor Meterai … manushree chillarTīmeklis2024. gada 14. aug. · PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2024 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2024 ... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Mengubah Lampiran … manush shah chessTīmeklisLAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9/PMK.03/2013 ... (17) : Diisi dengan jelas alasan keberatan untuk masing-masing koreksi yang diajukan keberatan. Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak. ... 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan … kpmg spin offTīmeklis2015. gada 30. sept. · bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan; bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu mengatur kembali tata cara … manushree mishraTīmeklis2024. gada 19. jūn. · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2024 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara … kpmg stamford officeTīmeklisLAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-07/PJ/2024 TANGGAL : 21 APRIL 2024 A. CONTOH FORMAT PANGGILAN DALAM RANGKA PERTEMUAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN LAPANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor … manush spalter